Zigo Rolanda Terus Kawal Percepatan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar

Padang,92news.id — Politisi muda Partai Golkar Dapil Sumatera Barat 1, Zigo Rolanda, melaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (9/4), untuk meninjau langsung progres penanganan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut sejak November 2025 lalu.

Peninjauan yang dipusatkan di Bendungan Kuranji (Gunung Nago) ini bertujuan memastikan bahwa fungsi pengawasan DPR RI berjalan optimal dalam percepatan tahap tanggap darurat serta persiapan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Sumatera Barat.

​Dalam peninjauannya, Zigo Rolanda mengamati langsung upaya normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder yang tengah berlangsung. Ia juga menyoroti rencana pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk menahan aliran material saat curah hujan tinggi.

“Kami ingin memastikan seluruh penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat di masa depan melalui infrastruktur yang lebih tangguh,” ujar Zigo di sela-sela peninjauan lapangan.

​Zigo menyoroti hal yang terkait dengan pemisahan manajemen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Ia mengingatkan mitra kerja untuk jeli memisahkan kegiatan masa tanggap darurat yang akan berakhir pada April 2026 dengan kegiatan rehab-rekon yang saat ini baru memasuki tahap desain serta pengajuan kontrak tahun jamak (multi-year contract) ke Kementerian Keuangan.

“Kedua kegiatan ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan tumpang tindih administrasi maupun persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Zigo.

​Lebih lanjut, Zigo menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang cukup besar, terutama guna menghindari adanya klaim pekerjaan relawan yang dibebankan pada dana pemerintah. Untuk menjamin transparansi, ia bersama Pimpinan Komisi V DPR RI menyarankan adanya pendampingan ketat dari Kejaksaan dan BPKP selama proses pelaksanaan berlangsung.

“Kita sangat mengapresiasi relawan yang turun langsung saat darurat, namun semua proses harus tercatat secara akurat agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan negara,” tambah Zigo.

​Menutup rangkaian kunjungan dalam pertemuan bersama Gubernur Sumatera Barat, Zigo Rolanda merespons harapan pemerintah daerah agar dana rehab-rekon dapat segera direalisasikan. Zigo mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyediaan lahan untuk hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

“Kami mendesak supaya dapat segera terealisasi. Hal yang tidak kalah pentingnya, sinkronisasi antara kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan di lapangan adalah kunci agar pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan tepat sasaran dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya.