Jakarta,92news.id – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Kementerian Perhubungan RI dalam Rapat Kerja pada Rabu, (18/2/2026).
Catatan tersebut berasal dari hasil kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dan menjadi bagian evaluasi program transportasi nasional tahun anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Zigo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut guna memperkuat konektivitas wilayah kepulauan.
“Kami dari Komisi V DPR RI menyampaikan beberapa catatan, khususnya hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dua hari yang lalu untuk dapat ditindaklanjuti oleh Kemenhub dalam Program Kerja Tahun Anggaran 2026,” ujar Zigo.
Selanjutnya, ia mendorong percepatan pembangunan dermaga di Tuapejat dan Siberut yang dinilai menjadi penggerak mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Alhamdulillah pada tahun 2026 ini Kementerian Perhubungan telah membangun perbaikan fasilitas dermaga. Ada dua dermaga, satu di Tuapejat sebagai ibu kota dan satu lagi di Siberut,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, Zigo juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyediaan ruang usaha pada setiap proyek transportasi.
“Kami menyarankan setiap pembangunan dermaga, stasiun atau fasilitas transportasi lainnya disediakan ruang untuk UMKM, untuk kios. Kita sama-sama tahu setiap ada tempat keramaian pasti ada aktivitas perdagangan,” tambahnya.
Kemudian, ia meminta percepatan penyelesaian administrasi dermaga Sioban yang berfungsi sebagai lokasi bongkar muat bahan bakar minyak.
“Kemarin kami mengunjungi Sioban dan terkendala karena asetnya belum tersertifikasi. Kami mohon ini segera ditindaklanjuti karena dermaga ini sangat penting bagi ketersediaan bahan bakar di Kepulauan Mentawai,” ujarnya.
Di sisi lain, Zigo menyoroti persoalan distribusi logistik yang masih menjadi kendala utama masyarakat Mentawai.
“Hari ini truk-truk yang membawa barang dari Kota Padang bisa antre satu sampai dua hari. Kalau antre selama itu, tentu harga barang di Mentawai bisa ikut naik,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan wilayah laut di pantai barat Sumatera melalui penyediaan kapal patroli.
“Di wilayah pantai barat Sumatera ternyata belum ada pos patroli. Kalau belum bisa dibangun pos, minimal dikirim kapal patroli yang dapat beroperasi optimal karena kondisi laut di wilayah itu sulit diprediksi,” jelasnya.
Dalam evaluasi sektor transportasi darat, Zigo turut menyoroti rendahnya realisasi program Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terutama terkait pengadaan palang pintu perlintasan kereta api di Sumatera Barat.
“Itu terkait pintu perlintasan yang Bapak janjikan akan dialokasikan melalui CSR BUMN, tapi sampai hari ini saya lihat belum ada progres satupun khususnya di wilayah Sumatera Barat,” ujarnya.
Ia juga menilai perbaikan rel kereta api di Lubuk Buaya, Kota Padang berjalan lambat dan berdampak pada keselamatan masyarakat.
“Perbaikannya cuma sekitar 80 meter, tapi menghabiskan waktu sampai dua bulan. Banyak kecelakaan dulu baru diselesaikan. Ini artinya perencanaannya kurang matang,” tegasnya.
Karena itu, Zigo meminta percepatan realisasi pengamanan perlintasan kereta api agar tidak menunggu korban berikutnya.
“Saya ingin menanyakan kapan ini mulai dilaksanakan. Jangan menunggu lagi ada kecelakaan baru ditindaklanjuti,” tambahnya.
Menutup penyampaiannya, Zigo juga meminta Kementerian Perhubungan segera menetapkan pejabat definitif Kepala KUPP Mentawai guna meningkatkan pelayanan pelabuhan.
“Kepala KUPP di Mentawai sudah setahun masih PLT. Kami mohon sesegera mungkin didefinitifkan agar pelayanan pelabuhan berjalan optimal,” pungkasnya. (***)
