Jakarta,92news.id – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menilai kegagalan menangani bencana semestinya menjadi alasan kuat bagi seorang menteri untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025), ia menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan sejumlah pejabat kementerian terkait penyebab banjir di berbagai wilayah Sumatera.
Ia menilai penyampaian data yang seolah menegaskan deforestasi bukan faktor utama justru menyinggung masyarakat yang tengah berduka.
Rahmat menilai pendekatan tersebut keliru, terutama ketika masyarakat masih kehilangan ratusan anggota keluarga akibat bencana. “Jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” ucapnya.
Ia menegaskan dampak bencana yang terjadi saat ini membutuhkan keseriusan penuh pemerintah. Rahmat menyinggung kembali besarnya jumlah korban yang meninggal maupun yang belum ditemukan, dan menilai situasi tersebut bukan peristiwa biasa.
Menurutnya, tanggung jawab penuh diperlukan dari pejabat yang memegang mandat pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
Rahmat mengaitkan kondisi ini dengan standar etika jabatan yang ia lihat diterapkan di negara lain.
“Saya membaca berita tanggal 18 November tentang kabinet Presiden Marcos di Filipina. Mereka mengalami banjir; dua menterinya mundur secara gentleman karena merasa tidak mampu mengatasi situasi itu,” katanya.
Ia menilai langkah serupa tidaklah berlebihan apabila terjadi di Indonesia, khususnya jika pejabat terkait merasa tidak mampu mengendalikan situasi yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.
“Jadi bukan hal yang salah kalau ada menteri yang merasa tidak sanggup lalu mundur. Itu tugas yang mulia menurut saya,” tegas Rahmat.
Pernyataan itu ia sampaikan sebagai dorongan untuk mengevaluasi tanggung jawab kementerian di tengah bencana besar yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
