PADANG,92news.id — Sejak masuk tahapan kampanye Pemilu 2024, pada 28 November 2023 lalu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumbar telah melakukan 1377 pencegahan, termasuk menghentikan rencana kampanye yang tanpa izin.
“Pengawasan yang kita lakukan adalah pencegahan secara preventif. Memang, Bawaslu memaksimalkan pencegahan agar pelanggaran aturan tidak terjadi,” ujar Muhamad Khadafi, S.Kom, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Hubmas Bawaslu Sumbar, yang tampil sebagai narasumber dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024, Sabtu (3/2/2024) di Pangeran Beach Hotel Padang.
Dalam paparannya pada sosialisasi yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, SH, M.Kn, Khadafi menyampaikan bahwa sesuai aturan yang berlaku, calon legislatif maupun partai politik bisa melakukan kampanye di daerah pemilihannya. Penghalangan kampanye, bisa masuk dalam wilayah pidana pemilu.
“Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, maka calon boleh kampanye di kampus-kampus atau akademi, termasuk dibolehkan kampanye di sarana fasilitas pemerintah sepanjang ada izin dari pihak pengelola,” ungkap Khadafi dalam sosialisasi yang dihadiri perwakilan berbagai organisasi massa, OKP, BEM dan organisasi keagamaan.
Terkait dengan pelanggaran kampanye, Khadafi menjelaskan bahwa dari pemantauan yang dilakukan Bawaslu Sumbar, potensi pelanggaran kampanye itu tidak saja datang dari calon, banyak juga potensi pelanggaran itu datang dari pemilih.
“Karena itu, Bawaslu Sumbar memaksimalkan pencegahan dengan harapan pelanggaran tidak sampai terjadi. Bahkan Bawaslu mengundang calon untuk menyampaikan aturan kampanye. Sosialisasi juga bertujuan, bagaimana kita secara bersama-sama melakukan pencegahan sehingga tercipta pemilu yang berkeadilan dan berkualitas,” pungkas Khadafi.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, SH, M.Kn, dalam sambutannya saat membuka sosialisasi menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara, 14 Februari 2024, Bawaslu Sumbar berinisiatif kembali mengajak semua kelompok masyarakat dan berbagai organisasi dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif.
“Dalam konsep pengawasan partisipatif, bagaimana masyarakat yang tidak masuk secara kelembagaan, dilibatkan melakukan pengawasan dan pencegahan,” ucap Alni.
Pelibatan segenap organisasi kemasyarakatan, OKP, BEM, paguyuban dan stakeholder ini, berkaitan dengan upaya perwujudan dan keinginan bersama menciptakan pemilu berkualitas dan berkeadilan.
“Dalam masa tenang 11-13 Februari, Bawaslu Sumbar bersama Bawaslu Kabupaten kota, kecamatan hingga kelurahan, melakukan patroli pengawasan. Harapannya, di masa ini tidak ada lagi aktivitas kampanye, serta untuk mengawasi agar tidak terjadi pemberian kepada pemilih dalam bentuk apapun,” ujar Alni dalam sosialisasi yang juga menghadirkan narasumber Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin, Vifner, SH, MH, dan Febrian Bartes, S.Kom
Terakhir, Alni mengajak masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih, untuk mendatangi TPS pada 14 Februari 2024. Bawaslu memastikan pelaksanaan pemilu secara langsung.
“Partisipasi pemilih, juga sangat menentukan kesuksesan Pemilu 2024. Pastikan anda ikut menentukan pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan,” ucap Alni.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si, dalam laporannya menyampaikan terciptanya Pemilu berkualitas merupakan bagian yang signifikan dari pelaksanaan pesta demokrasi.
“Bawaslu membutuhkan banyak pihak dalam upaya menjadi lembaga pengawas pemilu yang dipercaya. Keterlibatan masyarakat sangat berharga dalam pengawasan.partisipatif,” ujar Karnalis.
Tujuan sosialisasi Pengawasan ini, lanjut Karnalis, juga sebagai sarana pembelajaran dan transfer politik yang baik dalam pelaksanaan pemilu yang berkeadilan sesuai harapan semua pihak.
“Bawaslu mengajak semua pihak, dalam upaya memperkuat dan meningkatkan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dan segenap organisasi guna menciptakan pemilu yang berkualitas,” pungkas Karnalis. (ms/ald)
