Jembatan Sikabu Ambruk, HM Nurnas: Jangan Salahkan Banjir, Harus Diusut

22
Jembatan sikabu Padang Pariaman yang baru selesai dibangun 2 tahun lalu ambruk diterjang banjir.(foto:dok)

Padang, — Dampak banjir di Kabupaten Padang Pariaman, satu jembatan dilaporkan ambruk dan banyak daerah direndam air karena curah hujan tinggi menyirami Sumbar sejak Sabtu hingga Minggu kemarin.

Ambruknya jembatan mengundang pertanyaan publik, masak sih kan baru dua tahun diresmikan, bahkan di sebut kontruksi jembatan itu terbaik.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar yang juga wakil rakyat dari Dapil Sumbar II (Pariaman- Padang Pariaman) HM. Nurnas meminta pengusutan mendalam atas ambruknya Jembatan Sikabu itu.

“Jangan salahkan banjir penyebab jembatan ambruk itu. Sekalipun karena faktor bencana, tetap saja harus dilakukan pengusutan mendalam terhadap ambruknya jembatan yang baru diresmikan itu,” ujar HM Nurnas, Senin 8/5-2023 di Padang.

Pengusutan mendalam harus dilakukan terutama terhadap pekerjaan konstruksi jembatan itu.

“Masak baru sekitar 2 tahun bisa ambruk jembatan yang katanya dulu pekerjaan nya berkualitas bagus,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat Sumbar itu geleng kepala.

“Karena dari kasat mata posisi roboh nya jembatan itu bukan patah akan tetapi abudmen ujung yang tumbang akibat tergerus air bah… kok bisa itu terjadi?,” ujar HM Nurnas.

HM Nurnas mendesak pihak dinas terkait melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan itu.

“Hasilnya harus disampaikan ke publik apakah betul disebabkan tok oleh bencana banjir atau karena konstruksinya tidak sempurna,” ujar HM Nurnas.

Menurut HM Nurnas bibir sungai dekat abudmen jembatan kan sudah lama juga runtuh yang akibatnya di ujung jembatan diberi tanda agar kendaraan tidak bisa berselisih di jembatan.

“Dari runtuh bibir sungai tidak ada tindakan pengaman sungai. Bisa jadi akibat banjir besar langsung menghantam yang akibat nya abudmen terbongkar, patah. Pertanyaan nya mengapa bisa ujung jembatan itu patah atau lepas seperti di foto viral di media sosial itu. Utk itu sangat perlu dilakukan pengkajian dari Tim Ahli,”ujar HM Nurnas.