Jelang RUPS Bank Nagari, KMP Bank Nagari Minta DPRD Sumbar Kawal Proses Pembentukan Pansel

24
Koalisi Masyarakat Peduli Bank Nagari (KMP Bank Nagari) diruang khusus 1 kantor DPRD Sumbar bersama Ketua Komisi III falam rangka meminta anggota komisi ini memantau pemilihan pansel Bank Nagari, Jum'at 6/10/23.(foto:/dok)

Padang,92news.id – Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan Koalisi Masyarakat Peduli Bank Nagari (KMP Bank Nagari) diruang khusus 1 kantor DPRD Sumbar, Jum’at (06/10).

Kunjungan KMP Bank Nagari terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Nagari yang akan digelar pada tanggal 11 Oktober 2023 mendatang.

“Kami minta kepada DPRD Sumbar untuk memantau dan mengawasi proses pembentukan Pansel dan proses suksesi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi karena Bank Nagari merupakan BUMD yang memberikan pendapatan asli daerah secara signifikan,” kata ketua KMP Bank Nagari, Drs. Marlis, MM.

Dalam kesempatan itu KMP Bank Nagari juga meminta para pemegang saham dan Pansel untuk menghentikan wacana mendatangkan calon Direksi dari luar internal Bank Nagari.

“Ini sangat penting karena berkaca pada pengalaman masa lalu (periode 2016-2020), kinerja Bank Nagari memburuk karena mendatangkan Direksi dari luar,” ujar Marlis.

KMP Bank Nagari juga meminta pemegang saham seri A untuk memilih anggota Pansel yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi dibidang perbankan dan tidak terafiliasi dengan kelompok politik tertentu.

“Kita ingin pembentukan anggota Pansel dilakukan secara terbuka dan transparan dan anggota Pansel tersebut memang memiliki kompetensi dibidang perbankan,” pungkas Marlis.

Sementara itu ketua Komisi III DPDR Sumbar Ali Tanjung mengatakan, mendukung upaya yang dilakukan KMP Bank Nagari selaku masyarakat Sumbar yang peduli atas Bank Nagari.

“Kita akan kawal terus proses pembentukan Pansel dan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Nagari,” kata Ali Tanjung.

Selanjutnya, kata Ali Tanjung, terkait aspirasi KMP Bank Nagari hari ini, Komisi III akan membuat laporan resmi kepada pimpinan DPRD Sumbar yang nantinya akan diteruskan kepada gubernur Sumbar.

“Usai rapat ini, kita akan tulis surat resmi kepada pimpinan DPRD Sumbar, dan pimpinan akan mengirim surat resmi pula kepada gubernur,” ujar Ali Tanjung.(**)