Padang92news.id–Dalam mempertegas kesiapan provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi informatif, Forum Jurnalis Komunikasi Informasi Publik (FJ-KIP) yang merupakan mitra kerja Komisi Informasi Publik privinsi Sumatera Barat, melakukan diskusi publik yang diadakan disalah satu hotel di kota Padang, Rabu (15/1/2020)
Diskusi publik yang dibungkus dengan Forum Grup Diskusi (FGD) tersebut, menghadirkan 4 narasumber yang berkompeten pada bidang masing-masing.
Adapun narasumber FGD tersebut, HM. Nurnas (DPRD), Devi Kurnia (Ass 1),Noval Wiska (ketua KI), dan Junaidi (Kadis Kominfo Pessel) dengan moderator Ilam Adelino Azre (Akademisi).
Dalam membuka acara, kerua FJ-KIP Revdi Iwan Saputra yang biasa dipanggil Ope, mengatakan kalau lembaga yang ia pimpin lahir dari keinginan bersama para wartawan saat melakukan pendampingan komisiiner KI, berkunjung ke ibu kota negara DKI Jakarta, pada bulan Desember 2019 lalu.
Niat baik tersebut langsung dilaksanakan, dengan tujuan mendampingi KI dalam memberikan informasi pada masyarakat, sehingga bisa melihat dan merasakan pelayanan aparatur negara secara baik.
Diskusi yang dihadiri PPID utama se-Sumatera Barat diantaranya Pessel, Dharmasraya, Padang Panjang, Tanah Datar, Sijunjung, Sawahlunto, Kab Solok, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Bukittinggi berlangsung sangat harmonis.
Selain dihadiri PPID utama juga dihadiri pimpinan media cetak harian, portal dan elektronik yang ada didaerah ini.
Dalam diskusi tersebut terungkap kalau menciptak provinsi informatif bukan sesuatu yang mudah, karena harus menpersiapkan segala sesuatunya, baik orang mapun infrastruktur.
Asisten 1 provinsi Sumatera Barat Devi Kurnia atau kerap dipanggil Pung mengatakan, selama ini menjadi persoalan jika ada seseorang mempertanyakan pada sebuah lembaga pemerintah, dan lembaga tersebut tidak bisa menjelaskan karena keterbatasan informasi.
Maka untuk menjawab kebutuhan informasi masyarakat, semua lembaga harus siap dengan perangkatnya, sehingga bisa membuat masyarakat pemohon infornasi menjadi puas.
Pung juga mengatakan, senua ingin keterbukaan informasi berjalan baik, yang merupakan kewajiban semua lembaga untuk terbuka, khususnya yang mempergunakan keuangan negara
Apa yang dikatakan Devi Kurnia ditegaskan sekretaris komis 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas, dimana latar belakang pembentukan KI di Sumatera Barat, agar tidak ada lagi rahasia dalam penggunaan keuangan negara serta pelayanan administrasi lainnya, termasuk halnya dalam pengurusan administrasi.
“Tidak mudah membentuk lembaga KI di Sumatera Barat, tentunya banyak rintangan yang dihadapi segingga lembaga ini terbentuk, itu semua karena keinginan bersama untuk menyelematkan keuangan negara, serta kemudahan dalam mengurus administrasi,” tegas Nurnas.
Setelah KI terbentuk bukan berarti semua bisa berjalan baik, karena harus terus berjuang untuk keberlanjutan operasional lembaga ini.
Ditambahkannya, dalam mengawal keterbukaan, akhirnya KI menggandeng media massa, maka terbentuk pula forum wartawan keterbukaan, sehingga provinsi informatif bisa terkawal dan teraplikasi.
KI juga merupakan fungsi kontrol pada penyelenggara, juga sebagai mediator pada masyarakat yang membutugkan informasi.
Dengan seimbangnya hak dan kewajiban KI, maka provinsi informatif tetap bisa dipertahankan, dan masyarakat juga diminta untuk berperan aktif dalam menyikapi keterbukaan.
Hak itu pula yang disampaikan ketua KI Provinsi Sumatera Barat Noval Wiska, dimana kesuksesan keterbukaan informasi harus didukung PPID Utama kabupaten dan kota se-Sumatera Barat
Selain infrastruktur, elektribik yang kuat, maka personiliti juga harus kuat, sehingga penyelenggaraan pemerintah indeksnya semakin meningkat.
“Semua orang bisa mempergunakan android yang ia miliki untuk melihat keuangan dan administrasi yang berasal dari anggaran pemerintah, sehingga tidak ada alasan untuk menolak keinginan masyarakat untuk tahu,” tegas Noval.
Semua lembaga bisa diminta keterbukaannya, tidak ada lagi alasan untuk menolak, dengan berbagai alasan.
Ketika narasumber menyampaikan makalah, tampak peserta serius namun tidak tegang, karena moderator Ilham Adelino Azre begiti lihai dalam membagi waktu antara peserta dengan pemakalah,(de)
