Padang,92news.id — Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muzli M Nur menerima kunjungan BK DPRD Kabupaten Agam di ruangan kerjanya, Jumat, 14 Juni 2024.
Ketua BK DPRD Agam Adrius mengatakan, banyak yang harus dokonsultasikan dengan BK DPRD Sumbar, terutama terkait anggaran yang kurang diprioritaskan untuk menunjang kinerja BK di DPRD Agam.
Jadi masukkan-masukan yang diberikan oleh BK DPRD Sumbar sangat strategis untuk kinerja kedepan.
Pihaknya akan proaktif dalam mengawal anggaran kinerja BK, sehingga apa yang menjadi tugas dan wewenang bisa dijalankan secara maksimal.
Dia menyampaikan bahwa kunjungan ke DPRD Sumbar bertujuan untuk bertukar informasi dalam mendukung kinerja masing-masing AKD.
Dia menegaskan bahwa kinerja BK DPRD Agam telah sesuai dengan kode etik yang telah disepakati oleh lembaga DPRD.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan, secara kinerja BK tidak hanya berperan menjaga marwah lembaga, namun juga menyelesaikan persoalan yang terjadi pada internal lembaga maupun eksternal.
Penyelesaian itu memiliki tahapan yang merujuk pada aturan tata tertib yang disepakati oleh DPRD secara kelembagaan. Jadi untuk menunjang kinerja, BK harus memiliki ruangan yang representatif hingga kebutuhan-kebutuhan lainya.
“Jika tidak dipenuhi, layangkan surat kepada sekretaris DPRD. BK adalah AKD yang berada pada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.
Dia menyebut keberhasilan kinerja BK ditunjukkan dengan tidak adanya persoalan-persoalan yang terjadi secara internal maupun eksternal lembaga. Ketua BK harus proaktif mengawal anggaran Sapras penunjang kinerja BK, pimpinan harus berlaku adil pada setiap AKD yang ada.
” BK harus memiliki koordinasi yang harmonis kepada unsur pimpinan maupun AKD lainya, sehingga pola penyelesaian persoalan bisa berjalan optimal,” katanya.
Dia menyebutkan, sebagai satu keluarga di lembaga legislatif (DPRD-red) menjaga marwah lembaga harusnya menjadi kesadaran sendiri, BK akan terus bekerja untuk menyelesaikan persoalan, kecuali itu tindak pidana yang telah masuk ranah hukum.(**)
