Jakarta,92news.id – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada Senin, 9 Februari 2026, menjadi momentum penting bagi berbagai pihak untuk merefleksikan peran media dalam pembangunan bangsa.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mengatakan pandangannya terkait peran strategis pers, khususnya dalam mengawal isu kedaulatan pangan dan kesejahteraan sektor agraris di Indonesia.
Rahmat menyampaikan pers memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi jembatan informasi antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan.
Dia menyoroti bagaimana narasi media dapat memengaruhi keberlangsungan hidup para petani, nelayan, dan masyarakat pesisir.
Tanpa pengawasan dari media, kebijakan-kebijakan besar di sektor pertanian akan berpotensi kehilangan arah.
Dia menilai jurnalisme yang kritis namun konstruktif sangat dibutuhkan untuk memastikan distribusi subsidi pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) tepat sasaran.
Menurut Rahmat, pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan pilar pengawasan yang memastikan suara petani di pelosok terdengar hingga ke pusat.
Dia mengatakan banyak persoalan di tingkat akar rumput, seperti fluktuasi harga gabah dan kendala irigasi, yang baru mendapat atensi serius setelah diberitakan secara luas oleh media massa.
”Kami di DPR sangat terbantu dengan laporan-laporan jurnalistik yang mendalam. Seringkali, data di atas kertas berbeda dengan kenyataan di sawah atau pasar. Di sinilah pers hadir untuk meluruskan persepsi tersebut,” ujar Rahmat Saleh saat ditemui di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Rahmat menuturkan tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari krisis iklim hingga alih fungsi lahan yang masif.
Dia berharap pers mampu mengedukasi publik mengenai pentingnya regenerasi petani, mengingat rata-rata usia petani Indonesia saat ini sudah memasuki kategori senior.
”Saya berharap rekan-rekan media terus menyuarakan urgensi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jangan sampai kita hanya merayakan angka swasembada, tetapi abai terhadap kesejahteraan orang-orang yang mencangkul di tanah tersebut,” tegas Rahmat.
Transparansi data pangan juga merupakan kunci utama. Rahmat mengajak peranO pers untuk tetap objektif dalam mengawal data stok pangan nasional agar tidak terjadi simpang siur informasi yang dapat dimanfaatkan oleh spekulan untuk mempermainkan harga di tingkat konsumen.
Selain itu, Rahmat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang tetap konsisten meliput di sektor-sektor yang mungkin kurang “seksi” secara komersial namun vital bagi ketahanan nasional.
Dia yakin pers yang sehat akan menghasilkan kebijakan yang sehat pula. “Sinergi antara legislatif dan media harus diperkuat demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pangan dan lingkungan hidup. HPN bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan pengingat akan hutang bakti terhadap kebenaran informasi,” pungkasnya.
